MEDAN, [Bhayangkara News] – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan berbagai tanggapan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain persoalan tata kelola dan kualitas layanan, dampak program terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta keterlibatan pelaku usaha kecil menjadi perhatian sejumlah pihak.

Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026) resmi mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergantian tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait tata kelola organisasi, kedisiplinan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan kualitas makanan, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Pergantian pimpinan juga terjadi di tengah sorotan publik terhadap sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan makanan di beberapa daerah, pembekuan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga dugaan praktik penipuan dan jual-beli titik lokasi dapur MBG yang saat ini sedang diaudit secara internal.

Menanggapi perkembangan tersebut, Fakriansyah SE, Wakil Ketua Departemen Sosial, Ekonomi dan Kemanusiaan pada Lembaga Advokasi Penggunaan Anggaran Negara (LAPAN), sekaligus pelaku usaha ekonomi kreatif dan pendiri RBS Production Abadi yang bergerak di bidang Home Care Production Indonesia, menilai bahwa pergantian pimpinan harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola dan dampak ekonomi program MBG.

Menurut Fakriansyah, program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan membangun generasi masa depan Indonesia. Namun pelaksanaannya harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM.

"Program ini jangan hanya berhasil dalam distribusi makanan, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat. Jika pelaku usaha kecil belum terlibat secara maksimal, maka manfaat ekonomi yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat," kata Fakriansyah.

Ia juga menyoroti kondisi harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan di berbagai daerah selama beberapa waktu terakhir. Menurutnya, situasi tersebut menambah beban masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tekanan daya beli.

Fakriansyah menilai pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan pasokan program MBG tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.

"Kenaikan harga bahan pokok menjadi perhatian serius karena masyarakat kecil yang tidak menjadi penerima manfaat langsung tetap harus menghadapi biaya hidup yang terus meningkat. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan kemanusiaan," ujarnya.

Menurut Fakriansyah, masih terdapat keluhan dari pelaku usaha kecil yang merasa belum memperoleh akses yang memadai dalam rantai pasok program MBG. Akibatnya, perputaran ekonomi yang diharapkan terjadi di tingkat lokal belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Ia mendorong agar kepemimpinan baru BGN membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan UMKM, petani, peternak, nelayan, dan koperasi daerah sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan baku program MBG.

Sementara itu, Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, membawa sejumlah agenda prioritas, antara lain mempercepat implementasi MBG, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas makanan, memberantas praktik penipuan titik dapur, serta memastikan distribusi makanan berjalan tepat sasaran dan sesuai standar gizi.

Pemerintah menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak akan menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, perubahan tersebut diharapkan menjadi langkah percepatan perbaikan agar program nasional tersebut dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Hingga saat ini, publik masih menantikan langkah konkret dari pimpinan baru BGN dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah tersebut.[*red]